Liputan6.com, Malang - Serombongan pelajar jalan beriringan pulang sekolah. Dua di antara mereka menghentikan langkah kakinya tepat di depan Balai Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sejenak keduanya memandang baliho yang memuat rincian dana desa.

Baliho memuat Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tunjungtirto tahun anggaran 2017. Merinci pendapatan, belanja dan pembiayaan desa sampai kegiatan dengan detil anggaran dana desa yang terserap. M. Riko seorang di antara para pelajar itu tahu sekelumit tentang isi baliho.

“Baliho struktur desa. Menjelaskan sumber duit desa dari mana saja dan dibuat apa saja. Dikasih tahu pak Bambang pegawai desa,” kata Riko, di Malang, Selasa (29/8/2017).

Meski sekilas yang dipahami oleh siswa kelas VIII sebuah Madrasah Tsanawiyah itu, Kepala Desa Tunjungtirto, Hanik Dwi Martya sudah cukup lega. Sebab, ada indikasi keberhasilan transparansi pengelolaan dana desa yang diterapkan sejak tahun 2015 silam.

Menurut Hanik, sejak pertama menerima kucuran Dana Desa, pemerintah desa berupaya tak hanya juga memampang laporan lewat baliho. Tapi juga memanfaatkan sosial media sampai website desa untuk memuat rencana pembangunan sampai laporan keuangan desa.

"Itu salah satu strategi agar dana desa ke depan tidak malah menjadi bumerang bagi kami. Nilai dana itu kan besar, kalau tak diantisipasi sejak awal itu bahaya," kata Hanik.

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Tunjungtirto terus naik tiap tahunnya. Pada tahun 2015, ADD sebesar Rp 473.534.000 dan DD sebesar Rp 289.759.000. Tahun berikutnya ADD jadi sebesar Rp 484.978.000 dan DD sebanyak Rp 650.402.00. Di tahun 2017 ini ADD sebesar Rp 488.931.000 dan DD sebesar Rp 828.978.000.

Karena besarnya keuangan desa itulah transparansi dan akuntabilitas keuangan tak cukup memanfaatkan teknologi informasi. Dokumen alokasi dana desa juga disebar kepada 13 Ketua Rukun Warga (RW), Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) serta tokoh masyarakat. Isinya, mulai detil berapa dana yang didapat tiap RW, biaya operasional kantor sampai besar tunjangan perangkat desa.

Perwakilan warga turut dilibatkan sebagai tim dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sampai disahkan sebagai APBDes. Sehingga pembangunan desa turut dirancang oleh seluruh warganya berdasarkan kebutuhan mereka.

Sejak tahun ini prioritas anggaran desa tak lagi untuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur saja. Juga menghidupkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah memiliki empat unit usaha berupa pengelolaan sampah, simpan pinjam, pusat kuliner dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Warga pasti tahu apakah usulan mereka diterima dan dijalankan atau dihapus. Tahun ini harus ada porsi pemberdayaan perekonomian masyarakat," papar Hanik.

Hanik menambahkan, untuk pelaporan keuangan dana desa ada dua model yang diterapkan. Laporan pertama ke Pemerintah Kabupaten Malang tetap merujuk pada aplikasi dan format sesuai perundangan. Sedangkan laporan ke warga desa, dibuat sederhana mungkin tanpa mengurangi isinya.

"Kalau laporan versi pemerintah diberikan ke warga tentu akan membingungkan. Makanya dibuat sederhana tapi isi tetap sesuai aslinya," tegas Hanik.

(sumber : http://regional.liputan6.com/read/3076373/cara-desa-terhindar-dari-bumerang-dana-desa)